Satpol PP DKI Bakal Awasi Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan

Berita Satu - Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta akan mengawasi tempat hiburan malam selama Ramadan 2019/1440 H.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menuturkan, pengawasan untuk menindaklanjuti surat edaran bermomor 162/SE/2019 tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata selama Ramadan. Surat diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta.

"Itu sudah kegiatan rutin nanti akan ada pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan. Setiap hari akan dilakukan," kata Arifin

Arifin melanjutkan, pengawasan bakal dilakukan secara serentak di lima Kota Administrasi DKI Jakarta. Satpol PP akan menggandeng Polri dan TNI dalam mengawasi tempat hiburan malam.

"Jadi dilakukan serentak di lima wilayah kota akan dilakukan pengawasan tempat hiburan," ujarnya.

Dalam surar edaran, Disparbud menginstruksikan kepada seluruh usaha kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena ketangkasan manual, mekanik atau elektronik untuk orang dewasa, wajib tutup satu hari sebelum Ramadan, selama Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan satu hari setelahnya.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi bar atau rumah minum yang berdiri sendiri maupun yang terdapat pada kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat dan sebagainya.

Sedangkan, sub jenis usaha karaoke eksekutif dan pub dapat beroperasi selama bulan Ramadan mulai pukul 20.30 WIB hingga pukul 01.30 WIB. Sementara karaoke keluarga dapat beroperasi selama bulan Ramadan mulai dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB.

Untuk usaha sub jenis rumah sodok yang berlokasi dalam satu ruangan dengan pub dan karaoke eksekutif diatur beroperasi mulai pukul 20.30 WIB sampai pukul 02.00 WIB. Sedangkan rumah sodok yang berlokasi tidak satu ruangan dengan pub dan karaoke eksekutif bisa beroperasi mulai pukul 10.00-24.00 WIB.

Khusus bagi sub jenis usaha diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang empat serta tidak berdekatan dengan sekolah, permukiman warga, rumah ibadah dan rumah sakit, dikecualikan. Operasionalnya mengacu pada pasal 38 Pergub DKI Jakarta nomor 18 tahun 2018.[]

Sumber : Akurat.co